JBN NEWS ■ Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dapil Papua Barat Yance Samonsabra, SH, M.Si temui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat, pada Selasa (12/10).
Dalam Penyerapan aspirasi DPD RI daerah pemilihan Provinsi Papua Barat ini berbicara bagaimana peran daerah dalam mengaplikasikan UUD 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Mengingat pentingnya perlindungan anak terpadu dijaman yang modern ini.
" Daerah tentunya harus terus berusaha melakukan perlindungan ataupun pendamping psikologis kepada ibu dan anak akibat kekerasan terlebih pelecehan seksual," ungkap Senator Yance.
Mengenai hal tersebut, Kepala Dinas PPPA Provinsi Papua Barat, Elsina Y Sesa, S.Sos, MM, menjelaskan untuk Papua Barat saat ini PATBM baru terbentuk di Kota Sorong, Kab.Manokwari, Kab.Teluk Bintuni, Kab.Manokwari Selatan, dan untuk kab.Pegunungan Arfak masih sebatas sosialisasi. Keterbatasan Anggaran sehingga diharapkan peran Daerah dan Pusat untuk mendukung sehingga meminimalisir kekerasan terhadap ibu dan anak.
Di Papua Barat Tempat perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) dibantu dengan relawan, aktivis, dan Komunitas yang secara sukarela yang melakukan sosialisasi di tempat ibadah dan sekolah, relawan ini kadang tidak diberikan operasional namun dalam pendampingan kadang mendapatkan ancaman dari keluarga pelaku, pentingnya pendamping hukum untuk korban Dan juga relawan.
" Tentunya kami mengharapkan dukungan dari Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk terkait tunjangan relawan dilapangan, sehingga dapat meminimalisir angka kekerasan kapada anak dan perempuan," ungkap kadis PPPA Prov.Papua Barat
Senator Yance Samonsabra mengharapkan agar di kabupaten lainnya juga dapat dibentuk PATBM sehingga sosialisasi perlindungan perempuan dan anak dilakukan lebih dulu. Terkait dengan Dukungan dalam bentuk anggaran Yance Samonsabra akan berusaha dalam RDP dengan kementerian terkait bisa mengusulkan.
" Ibu dan anak harus dilindungi mereka adalah aset Negara, Saya mengharapkan agar Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Kementerian PPPA agar lebih serius dan fokus untuk mensosialisasikan dan mendukung operasional relawan dilapangan," pungkasnya. (MI/JBN)
