JBN NEWS ■ Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS, Johan Rosihan menyatakan penolakan atas keputusan Pemerintah yang akan merencanakan impor garam.
Dia merasa prihatin atas kebijakan itu, karena menurutnya hal itu adalah bukti Pemerintah tidak memiliki keberpihakan yang kuat untuk mengembangkan komoditas garam rakyat.
"Dulu 2017 Pak Luhut janji akan setop impor garam 2020 - 2021 dengan kebijakan pemerintah yang disiapkan, diantaranya buka lahan garam 4000 Ha di NTT dan menjaga harga garam rakyat kisaran 1.000 rupiah/kg. Mana janji itu?" tanya Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan Riyono dalam keterangannya, disitat dari situs resmi PKS, pada Senin 15 Maret 2021.
Johan Rosihan juga menyatakan keprihatinannya atas keputusan impor garam yang terus meningkat setiap tahun, yang telah meresahkan petani garam di Indonesia.
Dia menilai, rencana impor yang naik sebanyak 13,88 persen dari tahun lalu tersebut, merupakan indikator tidak berdayanya Pemerintah dalam mengembangkan garam rakyat untuk memasok kebutuhan garam secara nasional.
“Setiap tahun tren impor garam selalu meningkat, ini akibat dari kelemahan Pemerintah dalam tata kelola produksi garam rakyat, baik kualitas maupun kuantitasnya, serta persoalan tata niaga garam yang carut,” tutur Jogan Rosihan.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F PKS), Hidayat Nur Wahid juga melayangkan kritik perihal rencana Pemerintah mengimpor sejumlah bahan pokok seperti beras dan garam.
Pasalnya, setelah berencana mengimpor beras, Pemerintah juga berencana mengimpor garam sebanyak 3,7 juta ton selama tahun 2021.
Kemudian, Hidayat Nur Wahid pun menyinggung pernyataan Presiden Jokowi, yang sebelumnya menyerukan untuk membenci produk asing.
Hidayat Nur Wahid mengkritik kebijakan tersebut melalui twitter pribadinya @hnurwahid pada 15 Maret 2021.
“Masih saja impor beras, lanjut impor garam, lantas kapan mewujudkan seruan yang digaungkan Presiden @jokowi; cintai produk Indonesia, benci produk asing?!,” unggah Hidayat Nur Wahid, dikutip Galamedia dari akun Twitter @hnurwahid.
Hidayat Nur Wahid pun menilai bahwa rencana Pemerintah untuk mengimpor garam malah akan membuat para petani garam di Indonesia menjadi korban.
“Kasian para Petani dan kedaulatan nasional,” kicau Hidayat Nur Wahid.
Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa fraksinya menolak rencana Pemerintah untuk mengimpor beras dan garam tersebut. (***)
