JBN NEWS ■ Pertama kali sejak Indonesia berdiri, dua orang Sekretaris Daerah (Sekda) Papua dilantik dalam waktu yang nyaris bersamaan. Di Jakarta, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik Dance Flassy sebagai Sekda.
Sementara di Jayapura, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal melantik Doren Wakerkwa di Gedung Negara, Jayapura Papua.
Tak pelak, hal itu menjadi polemik dan menjadi perbincangan hangat.
Ketua Pemuda Adat Papua, Jan Arebo kepada wartawan mengungkapkan, apa yang dilakukan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal tidak sesuai dengan konstitusi.
"Saya melihat pelantikan yang dilakukan Mendagri Tito Karnavian terhadap Bapak Sekda Dance Flassy sudah sesuai dengan Keputusan Presiden dan beliau (Dance Flassy) sudah sah dalam konstitusi hukum kita, legalitasnya sudah kuat. Sehingga beliau sebagai Sekda definitif Provinsi Papua," ujar Jan, Senin malam (1/3).
Jan mengaku tidak mengetahui dasar Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal secara sepihak melantik Doren Wakerkwa.
"Apakah sebelum melantik itu sudah koordinasi dengan bapak gubernur atau tidak. Jangan ambil keputusan sepihak tanpa koordinasi dengan Pak Gubernur karena Pak Gubernur sudah instruksikan segera lantik Dance Flassy sebagai Sekda definitif," tegasnya.
Jan menyebut, apa yang dilakukan Klemen Tinal tidak sesuai dengan hukum. Sehingga Doren Wakerkwa tidak sah sebagai Sekda Papua.
Jan mengatakan, jika hal itu ditanyakan kepada masyarakat Papua maka yang dilihat adalah legalitas hukum. Apa yang dilakukan Klemen Tinal itu, kata Jan, sudah membangkang keputusan Presiden Joko Widodo.
"Wagub sudah membangkang terhadap perintah Presiden dengan melantik pejabat Sekda Doren Wakerkwa. Jadi tidak sah secara hukum. Saya sebagai orang Papua menolak pelantikan Doren Wakerkwa dan mengakui Dance Flassy sebagai Sekda definitif," tegasnya.
Sementara di Jayapura, Aktivis Pemuda Papua berkumpul dan meminta semua pihak agar tidak menggunakan momen pelantikan dua orang Sekda tersebut untuk memecah belah masyarakat di Bumi Cendrawasih.
"Kami berkumpul bukan untuk menyatakan dukungan terhadap satu pihak, kami hanya meminta kepada semua pihak masyarakat Papua tidak memakai masalah ini, untuk memecah belah keutuhan masyarakat di Provinsi Papua," kata Benyamin Gurik.
Dia menegaskan, tidak boleh ada pihak yang mengatasnamakan Gubernur Papua atau mengatasnamakan orang asli papua, seolah olah pelantikan yang berlangsung di Papua adalah versi orang papua, sedangkan pelantikan yang di Jakarta adalah versi pemerintah pusat.
"Kami meminta seluruh masyarakat Papua menenangkan diri, ada aturan yang mengatur soal proses dan tahapan ini. Kita semua tahan diri dan ikuti proses, jangan buat gerakan yang berlebihan yang pada akhirnya merugikan orang Papua," pintanya.
Dikatakan Benyamin, segala kebijakan program Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal haruslah didukung oleh seluruh masyarakat Papua.
"Sejatinya, kita seluruh rakyat Papua mendukung Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mengurus masalah Papua yang lebih besar seperti Otsus yang akan berakhir, PON dan masalah pemekaran daerah otonomi baru," tukasnya. (WP/JBN)
