JBN News - Dalam rangka mengatasi terjadinya kehilangan pembelajaran (Learning loss) akibat tidak optimalnya pembelajaran di masa pandemi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menyiapkan Kurikulum Prototipe sebagai salah satu opsi yang bisa diterapkan sekolah dalam rangka pemulihan pembelajaran. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Kemendikbudristek, Zulfikri Anas menerangkan bahwa Kurikulum Prototipe akan menjadi salah satu opsi/pilihan untuk membantu pemulihan pembelajaran.
"Kurikulum Prototipe memiliki beberapa karakteristik utama yang mendukung pemulihan pembelajaran, antara lain pengembangan soft skills dan karakter, fokus pada materi esensial, dan fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid atau teach at the right level," disampaikan Zulfikri Anas pada kegiatan Sosialisasi Buku dan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Kamis (23/12).
Selain itu, Kurikulum Prototipe ini juga diharapkan dapat membantu anak dalam mengembangkan potensi dan bakatnya. “Kurikulum Prototipe ini bagian dari proses pembelajaran yang artinya melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya yaitu orientasi holistik, berbasis kompetensi bukan konten serta dirancang sesuai kebutuhan sekolah dan peserta didik,” ungkap Zulfikri.
"Sekolah akan diberikan kebebasan untuk memilih secara mandiri dalam penggunaan kurikulum tersebut," imbuh Zulfikri Anas.
Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Syaiful Huda mengapresiasi serta mendukung opsi Kurikulum Prototipe. Menurutnya, Kurikulum 2013 padat konten.
"Saat ini, dengan perubahan/disrupsi yang sangat cepat terutama adanya pandemi Covid-19, sangat tidak mungkin bertahan dengan konsep pembelajaran yang padat konten sehingga tidak memberikan ruang menumbuhkan potensi peserta didik," tutur Syaiful Huda.
"Oleh sebab itu kami di Komisi X mendukung Kurikulum Prototipe yang mengedepankan penyederhanaan materi pembelajaran. Selain itu, Kurikulum Prototipe ini bersifat pilihan dan tidak diwajibkan secara nasional sehingga sekolah diberikan kebebasan sehingga menjadi bagian dari Merdeka Belajar,” imbuh Ketua Komisi X DPR RI.
Senada, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Sulpakar mengapresiasi kehadiran Kurikulum Prototipe. Ia menilai bahwa Kurikulum Prototipe dapat mengembangkan potensi anak, dimana anak diberikan pilihan untuk berkembang.
“Lampung mengapresiasi serta siap mendukung pelaksanaan Kurikulum Prototipe. Meskipun Kurikulum Prototipe tidak diwajibkan secara nasional, namun kami akan memetakan sekolah yang siap melaksanakan kurikulum ini," kata Sulpakar. Kami akan memastikan pelaksanaan di kelas 11 dan kelas 12 berjalan dengan baik serta persoalan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) guru akan dikooordinasikan dengan kementerian pengampu,” imbuhnya.
Syaiful Huda juga berpesan agar Kemendikbudristek dapat memfasilitasi sekolah-sekolah yang tidak memilih melaksanakan Kurikulum Prototipe. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah perlu dilakukan secara intens untuk mengantisipasi terjadinya kesenjangan. “Perlu diantisipasi oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam mengatasi kesenjangan (gap) antara sekolah yang melaksanakan dan sekolah yang tidak melaksanakan Kurikulum Prototipe guna penyelesaian berbagai isu yang mungkin timbul,” tekannya.
Kurikulum Prototipe, Harapan dan Kebermanfaatannya
Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan, tidak terkecuali dunia pendidikan yang turut terdampak. Di Indonesia, saat ini proses pembelajaran harus dilakukan dalam dua metode yaitu secara luring (luar jaringan) dan daring (dalam jaringan). Pemulihan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 penting dilakukan untuk mengurangi dampak kehilangan pembelajaran (learning loss) pada peserta didik. Kurikulum Prototipe menjadi salah satu opsi yang dapat dipilih oleh satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran akibat pandemi.
“Kurikulum Prototipe mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar,” jelas Plt. Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Zulfikri Anas.
"Kurikulum ini telah diimplementasikan di Sekolah Penggerak dan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK PK) sejak tahun 2020. Kurikulum Prototipe juga disebut sebagai Kurikulum dengan Paradigma Baru," tambah Zulfikri Anas.
Ditemui dalam sesi diskusi, Masykur, praktisi pendidikan dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (MPDM) Muhammadiyah Provinsi Lampung merasa senang menjadi salah satu peserta lokakarya. Perubahan kurikulum yang telah difasilitasi Kemendikbudristek diyakininya dapat membantu pemulihan dan kebangkitan pendidikan di Indonesia.
"Seusai lokakarya, kami akan mengimbaskan materi lokakarya serta berdiskusi untuk menemukan paradigma baru atas penyederhanaan kurikulum ini dengan seluruh kepala sekolah tingkat dasar dan menengah di bawah naungan MPDM Muhammadiyah,” kata Masykur yang juga berprofesi sebagai Dosen di Universitas Islam Nusantara (UIN) Raden Inten, Lampung.
Masih dalam sesi diskusi, Sunarti, Kepala Sekolah dari salah satu Sekolah Penggerak di Lampung, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 6 Kota Metro, Lampung menuturkan praktik baik di sekolahnya dalam mengimplementasikan Kurikulum Prototipe. “Siswa sangat terlihat senang terutama dalam penerapan proyek penguatan Pelajar Pancasila. Kiranya dukungan dan pembinaan secara intensif tetap dilakukan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul,” kisahnya.
Di akhir sesi lokakarya, Kepala LPMP Provinsi Lampung, Zukirman berpesan bahwa kesuksesan implementasi Kurikulum Prototipe memerlukan sinergi dari semua pihak. “Semoga praktik baik implementasi Kurikulum Prototipe yang telah dilakukan oleh Sekolah Penggerak di Lampung dapat mendorong akselerasi percepatan pemulihan pembelajaran di setiap daerah di Lampung, maka kami mendorong semua sekolah secara bertahap mengadopsi Kurikulum Prototipe,” harapnya sekaligus menutup acara lokakarya secara resmi.
Kegiatan Sosialisasi Buku dan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran di Kantor LPMP Lampung dihadiri sekitar 50 peserta yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan pendidikan di Kota dan Kabupaten Lampung. Peserta antara lain terdiri dari perwakilan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, guru, kepala sekolah, pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan perwakilan organisasi profesi guru, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Ikatan Guru Indonesia (IGI).
Seusai mendengarkan sosialisasi dan penjelasan dari narasumber Kemendikbudristek dan Komisi X DPR RI, para peserta mengikuti diskusi kelompok terpumpun untuk membahas mengenai implementasi kurikulum yang mendukung pemulihan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. (R1/Jbn)
