Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menuturkan bahwa penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) masyarakat selama ini, sebagian besar tidak dilakukan melalui organisasi pengelola zakat (OPZ). Akibatnya, realisasi ZIS yang terkumpul melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) misalnya, masih jauh dari potensi penerimaannya yang diproyeksikan dapat mencapai Rp327 triliun per tahun. Pada 2021 jumlah ZIS yang tersalurkan secara umum mencapai lebih dari Rp70 triliun, namun pengumpulan ZIS melalui BAZNAS hanya mencapai Rp11,5 triliun.
Oleh sebab itu, Wapres meminta BAZNAS terus berupaya menyalurkan ZIS secara tepat sasaran dengan berdasar data yang akurat. Hal ini demi menjaga dan bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Penyaluran ZIS harus tepat sasaran dan berlandaskan data akurat, sehingga ZIS benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan,” tegas Wapres saat memberikan arahan terkait kampanye optimalisasi pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS dan DSKL) melalui BAZNAS pada acara Peluncuran Program 5000 Santripreneur dan Peresmian Gedung BAZNAS di Kantor Pusat BAZNAS Jl. Matraman Raya No. 134, Jakarta Timur, Rabu sore (20/04/2022).
Terkait hal tersebut, Wapres pun meminta sinergi BAZNAS dengan Kementerian Sosial untuk pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terus dioptimalkan.
“Saya minta agar fungsi koordinasi BAZNAS dengan kementerian, lembaga, pemda, Lembaga Amil Zakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya terus diperkuat,” pintanya.
Lebih jauh, Wapres menuturkan bahwa perlu upaya ekstra untuk meningkatkan penghimpunan ZIS melalui BAZNAS, dengan harapan target sebesar Rp26 triliun pada tahun 2022 dapat tercapai. Bahkan menurutnya penghimpunan ZIS melalui BAZNAS berpotensi lebih tinggi, seiring dengan membaiknya perekonomian nasional pasca pandemi.
“Untuk mencapai target tersebut di atas, saya berharap agar Kampanye Optimalisasi Pengumpulan ZIS dan DSKL melalui BAZNAS, harus dilakukan secara lebih profesional,” tegasnya.
Adapun langkah-langkah penting untuk mendukung kampanye tersebut, menurut Wapres, yang pertama adalah perbaikan tata kelola ZIS yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“Laporan aktivitas penghimpunan dan penyaluran ZIS oleh BAZNAS harus dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh masyarakat, utamanya untuk mendongkrak kepercayaan dan minat masyarakat untuk menyalurkan ZIS melalui OPZ resmi,” terangnya.
Langkah kedua, lanjut Wapres, adalah peningkatan sumber daya manusia atau amil zakat yang berintegritas dan mumpuni.
“BAZNAS harus menambah jumlah amil yang tersertifikasi, agar memenuhi kompetensi dan cakap dalam pengelolaan ZIS,” pintanya.
Langkah selanjutnya, kata Wapres, adalah peningkatan literasi masyarakat, khususnya dalam hal penyaluran ZIS melalui OPZ.
“Sebagian muzaki (pemberi zakat) masih cenderung menyalurkan langsung zakatnya kepada mustahik (penerima zakat). Optimalisasi pengumpulan ZIS perlu memperluas literasi ZIS kepada muzaki,” ujarnya.
Kemudian, langkah yang keempat, sebut Wapres, adalah percepatan digitalisasi untuk mempermudah pengumpulan dan penyaluran ZIS.
“BAZNAS harus segera menghadirkan teknologi digital hingga ke tingkat pengelolaan ZIS terbawah. Digitalisasi mempengaruhi kecepatan, ketepatan, dan keluasan jangkauan,” paparnya.
Langkah terakhir, sambung Wapres, adalah memperluas media kampanye yang menjangkau berbagai kelompok masyarakat, baik kaum milenial, pelaku bisnis, maupun dunia industri.
“BAZNAS diharapkan menghadirkan kampanye-kampaye ZIS yang kreatif dan inovatif melalui kanal digital dan media sosial,” harapnya.
Melalui berbagai upaya tersebut, Wapres meyakini pengelolaan dana umat oleh BAZNAS akan semakin baik, dan masyarakat yang terbantu melalui ZIS bertambah banyak, terutama masyarakat yang terhimpit masalah ekonomi akibat pandemi Covid-19.
“Potret kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi, terutama akibat himpitan ekonomi selama pandemi. Pemerintah meningkatkan alokasi dana bantuan sosial untuk menopang daya beli masyarakat. Namun bantuan sosial dari pemerintah tersebut masih belum mencukupi untuk menanggulangi kebutuhan masyarakat,” ungkap Wapres.
“Oleh karena itu, pengumpulan ZIS diperlukan sebagai pola distribusi pendapatan antarkelompok masyarakat, sekaligus menjadi salah satu jalan keluar umat dari jerat kemiskinan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua BAZNAS Noor Achmad dalam sambutannya melaporkan bahwa pada 2022 ini BAZNAS menargetkan pengumpulan ZIS sebesar Rp26 triliun dengan sekitar 46 juta penerima manfaat.
“Tapi kita harapkan nanti ada 400 juta yang semula mustahik menjadi muzaki untuk seluruh Indonesia dan santripreneur adalah bagian dari hal tersebut,” tuturnya.
Lebih lanjut, Noor Achmad menyampaikan bahwa program 5000 santripreneur yang digagas BAZNAS dan diluncurkan Wapres hari ini selain untuk memperkuat pesantren dan lingkungannya juga sebagai upaya mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.
“Untuk urusan pesantren, BAZNAS telah memiliki banyak program yang diluncurkan, di antaranya adalah kita jaga santri, beasiswa santri, pengembangan ekonomi pesantren, dan santripreneur. Adapun santripreneur ini basic-nya adalah mustahik para santri baik itu mereka yang masih ada di pesantren ataupun yang sudah keluar dari pesantren dengan anggaran 5 – 10 juta per santri,” paparnya.
Pada kesempatan ini, selain memberikan arahan pada kampanye optimalisasi pengumpulan ZIS dan DSKL melalui BAZNAS, Wapres juga meluncurkan Program 5.000 Santripreneur dan meresmikan Gedung BAZNAS.
“Saya mengapresiasi upaya BAZNAS dan jajarannya untuk terus mengawal pengelolaan zakat dengan prinsip 3A: Aman syariah, Aman regulasi, dan Aman NKRI. Saya berharap juga gedung kantor baru ini juga semakin memperkokoh semangat BAZNAS untuk menyebarkan benih kebaikan sekaligus menyejahterakan umat. Dan saya sekaligus mengapresiasi program-program, termasuk mengenai santripreneur,” ucap Wapres.
Hadir dalam acara ini Ketua Baznas Periode 2015-2020 Bambang Sudibyo, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, para Ketua BAZNAS Daerah, serta segenap pengurus BAZNAS.
(R/Jbn)
