JBN.CO.ID,- Pepatah semakin tinggi pohon semakin kencang angin yang menerpa sepertinya menggambarkan situasi yang dialami oleh Kepolisian Republik Indonesia saat ini.
Diusianya yang ke-76,Polri sebagai sebagai salah satu institusi penegak hukum di Indonesia menghadapi berbagai macam polemik, mulai dari pelanggaran kode etik hingga gaya hidup personil yang cenderung hedonis.Hal itu tentu sangat mempengaruhi wajah Polri dalam pandangan masyarakat.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Drs.Listyo Sigit Prabowo, M.Si melalui amanatnya menyampaikan untuk kembali meraih kepercayaan masyarakat dan itu adalah tanggung jawab kita bersama.Hal itu disampaikan Kapolri baru-baru ini pada saat melantik 2.073 perwira Polri lulusan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) ke-51 tahun 2022 Resimen Satya Intar Adinata Pratapa (51AP) di Setukpa Sukabumi, Senin (3/10/22).
Apa yang disampaikan Kapolri tersebut tentu bukan tanpa alasan mendasar.Tingkat kepercayaan masyarakat anjlok drastis beberapa bulan terakhir ini.Ulah beberapa oknum yang mencoreng wajah institusi polri,jauh dari Polisi yang Presisi seperti yang digaungkan Kapolri.Mulai dari kematian Brigadir J yang menyeret beberapa petinggi Polri kedalam pusaran kasus tersebut yang menimbulkan efek trigger mencuatnya issu judi yang dibekingi oleh oknum petinggi Polri serta prilaku koruptif lainnya hingga kesalahan prosedur pengendalian massa yang berakibat tewasnya ratusan penonton dan supporter pada peristiwa tragedi Kanjuruhan Malang Jawa Timur.
Dihadapan 2.073 perwira baru, Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengungkapkan, sebelumnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri mencapai lebih dari 70%, dan mendapat peringkat ke-3 diantara lembaga negara.Namun pencapaian itu turun drastis keperingkat ke-9 akibat beberapa masalah akhir-akhir ini yang mendera institusi Polri.Kepercayaan masyarakat terhadap Polri adalah hal yang sangat penting, olehnya harus kita raih kembali,Pesan Kapolri kala itu.
Kapolri Jenderal Lystio Sigit menegaskan dalam meraih kembali kepercayaan masyarakat, Polisi jangan anti kritik dan pemberitaan merupakan sarana untuk kita membangun dan memperbaiki citra.
Berbekal amanat Kapolri, seluruh anggota Polri tentu harus mengambil sikap dan tanggung jawab untuk mengangkat kembali citra kepolisian utamanya Humas Polri.
Disadari bersama diera 4.0 ini, informasi beredar tanpa batas,hal itu diakibatkan menjamurnya media online yang menyajikan informasi aktual mengenai peristiwa terkini yang bentuk penyebarannya sangat masif,ditambah lagi dengan derasnya arus platform media sosial seperti Facebook dan Whatsshap yang menampilkan ulah oknum-oknum Polisi yang mengundang rasa antipati masyarakat.
Humas Polri yang selama ini sebagai pintu informasi segala bentuk kegiatan Polri tentu harus terus berbenah,mulai tingkat tertinggi sampai tingkat terendah,Humas Polda dan Humas Polres di seluruh Indonesia harus terus berpacu menyampaikan setiap bentuk kegiatan kepolisian secara transparan dan akuntabel.
Melalui Divisi Humas,Polri harus bisa menjalin sinergitas yang baik dengan media,baik media nasional maupun media lokal,walaupun disadari bahwa Polri mempunyai media penyampaian informasi tersendiri namun untuk menembus semua lini pemberitaan tentu dibutuhkan kolaborasi dengan media diluar institusi Polri.
Melalui media lokal penduduk Indonesia bisa mengetahui bagaimana personil Polri di Papua memberikan pelayanan kesehatan melalui program keladi sagu di distrik Sugapa Intan Jaya.Melalui media lokal penduduk Indonesia bisa mengetahui di Aceh personil Brimob Polri mempertaruhkan nyawa mengevakuasi korban banjir, hal ini tentu bisa tersampaikan secara meluas apabila terjalin sinergitas yang kuat antara Humas Polri dengan media baik media cetak, elektronik maupun online.
Masyarakat diseluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke harus mengetahui bahwa Kepolisian Republik Indonesia terus berupaya menjadi institusi yang bisa dibanggakan, bisa dipercaya dalam hal kepastian hukum, salah satunya terus mengupdate informasi penegakan hukum yang menjerat para petinggi Polri sehingga stigma yang terlanjur melekat di masyarakat tentang penegakan hukum yang seperti mata pisau tajam kebawah tumpul keatas bisa terkikis.
Tentunya upaya mengembalikan citra Polri yang baik sesuai semboyan pelindung pengayom dan pelayan masyarakat tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Krisis kepercayaan yang membelit tubuh Kepolisian Republik Indonesia bukan hanya menjadi sorotan masyarakat dan tokoh tokoh intelektual namun sudah menjadi perhatian orang nomor satu di Republik ini.
Terbukti baru-baru ini di Istana Negara, Presiden Republik Indonesia Ir.Joko Widodo dihadapan Kapolres, Kapolda dan Pejabat utama se-Indonesia menghimbau para pejabat untuk kembali meraih kepercayaan masyarakat. Presiden juga mewanti-wanti para pejabat Polri supaya tidak mempertontonkan gaya hidup hedonis yang bisa menimbulkan kecemburuan sosial.
Tentunya apa yang diharapkan Presiden tidak hanya harus sampai kepada seluruh anggota Polri namun hal itu harus diketahui masyarakat luas agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dapat dipulihkan, dan itu adalah salah satu tanggung jawab Humas Polri untuk menyampaikan informasi tersebut sampai keseluruh pelosok negeri.
Untuk menyampaikan tren positif kepolisian yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat Humas Polres disetiap daerah adalah ujung tombak, olehnya itu Sie Humas Polres sebagai perpanjangan tangan dari Bid Humas Polda dan Div Humas Polri harus berperan aktif dalam menjalin sinergitas dengan wartawan di daerah.
Mengutip kembali pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Lystio Sigit Prabowo, M.Si "Pemberitaan adalah sarana untuk kita membangun dan memperbaiki citra ".Sudah bisa dipastikan Humas Polri adalah garda terdepan dalam meraih kepercayaan masyarakat, Selamat Ulang Tahun Humas Polri ke-71,tetap obyektif dan dipercaya. ( Muhammad Jafar ).
