JBN NEWS | JAKARTA — Keterbatasan jumlah personel yang dimiliki Bawaslu menjadi tantangan besar dalam pengawasan Pilkada serentak 2024. Oleh sebab itu partisipasi seluruh elemen masyarakat menjadi sangat krusial. Termasuk kontribusi aktif dari kaum perempuan.
Hal tersebut disampaikan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Madiun, Mohda Alfian, di acara sosialisasi peran perempuan dalam pengawasan partisipatif pada Pilkada serentak 2024 di Hotel Aston Madiun, kemarin.
"Dalam Pilkada serentak 2024 dibutuhkan keterlibatan aktif perempuan dalam pengawasan. Kami tidak dapat melakukan pengawasan sendiri, sehingga peran pengawas partisipatif dari masyarakat, khususnya perempuan, sangat dibutuhkan. Misal dalam proses pemutakhiran daftar pemilih sementara (DPS), bantuan perempuan untuk memverifikasi data sangatlah vital," kata Mohda Alfian, pada Minggu (1/9).
Sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber Eka Rahmawati dari Bawaslu Jawa Timur dan Cahya Suryani, Koordinator Mafindo Mojokerto Raya. Dan diikuti oleh 110 peserta dari 23 organisasi perempuan di kota Madiun.
Eka Rahmawati mengatakan, organisasi-organisasi perempuan bisa menggerakkan anggotanya untuk mengawasi seluruh tahapan Pilkada dan mendorong masyarakat agar lebih sadar akan hak pilihnya. Dia mengajak kaum perempuan untuk turut mengawal Pilkada menjadi ajang pemilihan yang demokratis dan bermartabat.
Pengawasan partisipatif, lanjut Eka, adalah sebuah gerakan sosial yang harus ditumbuhkan agar masyarakat memiliki rasa tanggung jawab terhadap keseluruhan proses Pemilu. Masyarakatlah yang paling berkepentingan dalam pemilihan ini, sehingga mereka perlu mengawasi agar proses pemilu berlangsung tanpa kecurangan dan menghasilkan calon yang benar-benar merepresentasikan aspirasi mereka.
"Perempuan diharapkan aktif mencari informasi mengenai calon-calon yang memiliki visi dan misi yang dapat menjawab isu-isu penting yang menyangkut kehidupan perempuan," jelasnya.
"Perempuan harus membangun posisi tawar yang kuat dengan calon-calon pemimpin, termasuk menjaga agar proses pemilihan lebih transparan, adil, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan," kata dia.
Isu-isu yang menyangkut perempuan sering kali kurang diperhatikan dan dianggap kurang penting. Faktanya lebih dari 50 persen pemilih adalah perempuan.
Oleh sebab itu dia menekankan bahwa perempuan harus membawa ke permukaan isu-isu yang menjadi perhatian mereka, seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan inklusi sosial.
