JBN NEWS | JAKARTA — Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan mulai menggodok nama-nama menteri yang akan duduk di kabinetnya pada periode 2024-2029. Penjaringan menteri dilakukan sebelum Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka dilantik. Namun, bocoran kabinet Prabowo dan kisi-kisi susunan menteri, akhir-akhir ini sudah berseliweran.
Prabowo akan bentuk zaken kabinet
Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Prabowo akan membentuk zaken kabinet jika sudah dilantik menjadi presiden.
"Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet. Di mana yang duduk adalah orang-orang yg ahli di bidangnya, meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol,” kata Muzani dikutip dari Kompas.com, Senin (9/9/2024).
Muzani menegaskan, keinginan Prabowo membentuk zaken kabinet supaya sebuah kementerian benar-benar dipimpin oleh orang yang relevan dan ahli dengan lembaganya. Meski begitu, ia tidak merinci siapa sosok yang pantas menduduki posisi menteri Prabowo.
Jumlah Menteri Prabowo 44 orang
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) memperkirakan jumlah menteri yang akan duduk di kabinet Prabowo sebanyak 44 orang. Sebagai informasi, jumlah menteri di era Presiden Joko Widodo adalah 34. Zulhas mengatakan, ia menyerahkan jatah PAN di kabinet mendatang kepada Prabowo karena ia memiliki hak prerogratif jika sudah dilantik menjadi presiden.
Namun, ia tidak menjawab pertanyaan awak media ketika dimintai konfirmasi apakah PAN mendapat jatah lima menteri di kabinet Prabowo. “Wah itu terserah Presidenlah. Itu hak prerogatif Bapak Presiden,” imbuh Zulhas dikutip dari Kompas.com, Rabu (11/9/2024).
Harus punya integritas dan kompetensi
Sementara itu, juru bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, “Yang beliau inginkan adalah partai boleh mengajukan namanya, tapi siapa yang akan diputuskan oleh Pak Prabowo itu adalah keputusan Pak Prabowo,” jelas Dahnil dikutip dari Kompas.com, Senin (29/4/2024).
Selain berintegritas, Prabowo ingin calon menterinya memiliki kompetensi terlepas dari latar belakang profesional atau politik. Dahnil menyampaikan, ada banyak tokoh di partai yang memiliki profesionalisme tinggi, seperti di bidang, hukum, ekonomi, dan keuangan. “Jadi Pak Prabowo tidak ingin terjebak pada dikotomi orang partai atau orang non-partai, orang-orang pasti banyak yang punya keahlian, why not,” tambah Dahnil.
Lulusan SMA Taruna Nusantara
Dilansir dari Kompas.id, Selasa (10/9/2024), Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas Hashim Djojohadikusumo membocorkan ciri-ciri menteri Prabowo. Ia menyebutkan, akan ada empat lulusan SMA Taruna Nusantara yang akan masuk kabinet.
Meski begitu, Hashim enggan merinci siapa saja lulusan SMA Taruna Nusantara yang akan masuk kabinet Prabowo. “Saya bisa katakan di Kabinet Prabowo sekarang ini ada beberapa alumnus SMA Taruna Nusantara yang jadi menteri. Saya sudah hitung dua, tiga, empat mungkin,” kata Hashim.
Dengan Kisi kisi dan analisa diatas Pemerintahan terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) memiliki kabinet gemuk yang berintegritas bebas korupsi dan perpaduan sipil, propesional dan militer. Dengan menambah pos kementerian lembaga dari sebelumnya 34 menjadi 44. Namun, penambahan kementerian lembaga itu dinilai tak akan memberatkan anggaran.
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (PKAPBN BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Wahyu Utomo, mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 telah mengakomodasi penambahan tersebut lewat belanja non kementerian lembaga. Tahun depan, belanja non kementerian lembaga sebesar Rp1.541,4 triliun, meningkat signifikan dibandingkan 2024 yang senilai Rp1.376,7 triliun.
"Sudah kita hitung bahwa itu memungkinkan ditampung dari belanja non-kementerian lembaga," ungkap Wahyu saat dikutip dari Media Indonesia, Kamis, 26 September 2024.
Menurut dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 telah mengakomodasi penambahan jumlah K/L lewat belanja non K/L. Di tahun depan, belanja non K/L ditetapkan sebesar Rp1.541,3 triliun, meningkat signifikan dibandingkan 2024 yang senilai Rp1.376,7 triliun.
"Soal dinamika reorganisasi di kelembagaan, mungkin ada beberapa K/L yang bertambah, kemudian dipisah dan sebagainya, tentu kita cermati. Tapi, sudah kita hitung bahwa itu memungkinkan ditampung dari belanja non K/L," ungkap Wahyu dalam media gathering Kemenkeu di Serang Banten, Rabu (25/9/2024) malam.(in/ces)
