JBN NEWS | JAKARTA — Dana hibah Dekopin yang bersumber dari APBN sepuluh tahun terakhir bakal diaudit oleh ketua terpilih, Bambang Haryadi.
Bambang, yang juga sekretaris fraksi Gerindra DPR RI, baru saja terpilih dalam Munas Rekonsiliasi Dekopin yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.
Munas rekonsiliasi itu diikuti puluhan perwakilan Dekopin di seluruh wilayah Indonesia, berlangsung Jumat 27 hingga Sabtu 29 Desember 2024.
Dalam keterangannya, Bambang menyampaikan, siap melapor ke Kejaksaan Agung andai ada penyimpangan atau indikasi korupsi penggunaan dana hibah dari APBN oleh Dekopin.
"Kita mau audit secara menyeluruh atas aset Dekopin dan penggunaan dana hibah dari APBN 10 tahun terakhir,” kata Bambang Haryadi kepada wartawan, pada Minggu (29/12).
Bambang menyebut pihaknya akan menggandeng BPK untuk mengaudit dana tersebut.
Dia menegaskan, siap melapor ke Kejaksaan Agung jika terdapat penyimpangan atas aset dan dana hibah yang bersumber dari APBN minimal 10 tahun terakhir.
"Kami akan melaporkan kepada Kejaksaan Agung jika ada tindak pidananya karena Dekopin harus bersih dari tindak korupsi," kata dia.
"Kami akan minta audit BPK terkait penggunaan dana hibah ini," imbuh Sekertaris Fraksi Gerindra DPR RI itu.
Bambang juga menegaskan bakal menata ulang aset Dekopin setelah dirinya terpilih sebagai ketua umum dalam Musyawarah Nasional (Munas) Dekopin kemarin.
Dia ingin Dekopin berbenah menjadi lebih baik.
“Penataan aset Dekopin, penataan organisasi, dan juga audit menyeluruh dana hibah dalam waktu 10 tahun terakhir," ujarnya. (*L/ny)
