JBN NEWS | JAKARTA — Dalam rangka memperkuat dialog diplomatik dan memperkaya diskursus mengenai peran perempuan dalam kepemimpinan, Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyelenggarakan Diplomatic Coffee Morning (DCM) bertema Peran Perempuan dalam Politik dan Pemerintahan. Acara ini berlangsung di Plaza DPD RI dan menghadirkan Duta Besar Hongaria untuk Indonesia, Yang Mulia Lilla Karsay, sebagai pembicara utama.
Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, Ketua BKSP DPD RI, Gusti Farid Hasan Aman, Wakil Ketua BKSP DPD RI, Mirah Midadan Fahmid, serta para Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI, Anggota BKSP DPD RI, Pejabat Sekretariat Jenderal DPD RI, dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Jenderal DPD RI. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menandakan komitmen kuat dalam meningkatkan peran perempuan di bidang politik dan pemerintahan.
Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, dalam pidatonya menekankan bahwa peran perempuan dalam politik bukan sekadar angka statistik, tetapi harus nyata dalam pengambilan keputusan.
"Sejarah telah membuktikan bahwa perempuan tidak hanya menjadi bagian dari perjuangan bangsa, tetapi juga sebagai pemimpin yang menentukan arah kebijakan. Demokrasi yang matang adalah demokrasi yang memberi ruang bagi perempuan untuk bersuara dan berkontribusi secara maksimal," ujarnya, kemarin (27/1).
Komitmen BKSP DPD RI terhadap Kepemimpinan Perempuan
Dalam sambutannya, Ketua BKSP DPD RI, Gusti Farid Hasan Aman, menyoroti pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik sebagai elemen fundamental dalam memperkuat demokrasi dan pembangunan berkelanjutan. "Di DPD RI, 55 dari 152 senator adalah perempuan, mencerminkan 36% keterwakilan yang signifikan. Namun, angka ini bukanlah tujuan akhir. Kita masih memiliki tantangan besar untuk memastikan bahwa kepemimpinan perempuan benar-benar memiliki pengaruh dalam proses perumusan kebijakan," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa di BKSP DPD RI, kolaborasi antara laki-laki dan perempuan bukan hanya sebuah idealisme, tetapi sebuah kebutuhan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan efektif. "Kepemimpinan bukan tentang persaingan gender, tetapi tentang menciptakan kemitraan yang konstruktif dalam membangun bangsa," tambahnya.
Sebagai pembicara utama, Duta Besar Hongaria, Yang Mulia Lilla Karsay, memaparkan bagaimana representasi perempuan dalam politik berkontribusi pada tata kelola yang lebih baik. Ia menekankan bahwa negara dengan kesetaraan gender yang lebih baik dalam kepemimpinan politik cenderung memiliki pemerintahan yang lebih stabil, ekonomi yang lebih kuat, dan masyarakat yang lebih inklusif.
"Kepemimpinan perempuan bukan hanya tentang jumlah, tetapi tentang bagaimana mereka membawa inovasi, empati, dan kebijakan inklusif yang bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat. Negara-negara yang telah meningkatkan representasi perempuan dalam politik terbukti memiliki kebijakan yang lebih tanggap terhadap kebutuhan sosial dan kesejahteraan publik," ujar Karsay.
Selain itu, ia juga mengangkat contoh tokoh-tokoh perempuan dunia yang telah memberikan dampak besar dalam politik dan ekonomi, seperti:
- Katalin Novák (Presiden Hongaria 2022–2023) yang memimpin kebijakan pro-keluarga dan pemberdayaan perempuan,
- Angela Merkel (Kanselir Jerman 2005–2021) yang membawa Jerman menjadi kekuatan ekonomi utama Eropa,
- *Jacinda Ardern* (Perdana Menteri Selandia Baru 2017–2023) yang berhasil mengelola krisis pandemi COVID-19 dengan kebijakan yang cepat dan tanggap,
- *Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan Indonesia) yang berperan dalam meningkatkan kredibilitas ekonomi Indonesia di kancah global.
Melalui diskusi ini, peserta mendapatkan wawasan tentang bagaimana kebijakan yang inklusif dan representatif dapat berdampak positif bagi stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Diskusi juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi oleh perempuan dalam dunia politik, seperti stereotip gender, akses terbatas ke posisi kepemimpinan, serta hambatan struktural dalam partisipasi politik. Oleh karena itu, BKSP DPD RI menegaskan perlunya peningkatan kapasitas kepemimpinan bagi perempuan melalui pelatihan, mentoring, serta kebijakan afirmatif yang mendorong keterlibatan lebih luas di ranah politik.
"Kita tidak hanya berbicara tentang kesetaraan gender sebagai konsep, tetapi sebagai realitas yang harus diwujudkan. DPD RI berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang mendukung partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan," tegas Gusti Farid Hasan Aman.
Sebagai penutup, acara Diplomatic Coffee Morning ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Hongaria yang telah berlangsung selama 70 tahun. Dialog ini tidak hanya memperkuat kerja sama bilateral, tetapi juga memperkaya perspektif mengenai pentingnya peran perempuan dalam membangun pemerintahan yang lebih baik.
Dengan adanya diskusi ini, diharapkan semakin banyak perempuan yang terinspirasi untuk mengambil peran lebih aktif dalam politik dan pemerintahan, serta mampu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berdampak luas bagi masyarakat. (*)
